E-PROC DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PU

pu.go.id,- Data terakhir menunjukan saat ini yang tercatat 7944 paket pelelangan sudah diumumkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  dengan nilai sebesar 28,5 Triliun. Ini mencakup 75,56 % dari total paket pelelangan yang dilakukan oleh Kementerian PU. Dengan pemenang hampir mencapai 500 perusahaan (data diambil pada pukul 09.30 WIB 11 Februari 2011 secara real time). Total rencana umum pelelangan adalah 10.513 paket dengan nilai 38 triliun. Demikian disampaikan Danis H. Sumadilaga Kepala Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementerian PU, di Jakarta (11/3).

Dari Sistem Pelelangan Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum (E-Procurement) ini  kita bisa melihat semua, termasuk jumlah pelelangan yang dilakukan oleh kementerian PU. Dari tingkatan satminkal sampai dengan tingkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Masyarakat dapat mengakses secara bebas semua informasi tersebut melalui www.pu.go.id . “Tidak ada rahasia, prosesnya sangat amat terbuka” tambahnya.

E-Procurement yang mulai dikembangkan dari tahun 2002 ini, dinilai telah mampu menyajikan transparansi anggaran dan pengadaan barang dan jasa secara baik. Kajian yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini juga menilai, bahwa Sistem dalam Kementerian PU ini adalah yang terbaik diantara 40 kementerian/lembaga yang telah mereka kaji.

Lebih lanjut Danis mengatakan, pada awal tahun 2002 E-Procurement yang mengacu pada Keppres No 18 tahun 2000, dengan pengembangannya disempurnakan mengikuti Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diikuti dengan dikeluarkan Surat Edaran Menteri No. 17/SE/M/2010 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik, sebagai petunjuk pelaksanaan penerapan Pelelangan Secara Elektronik di lingkungan Kementerian PU.

Menurut Danis, tahun 2011 ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian PU, yang telah terhubung dengan Portal Pengadaan Nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kementerian PU menargetkan Full e-Procurement di terapkan di 24 provinsi dan Semi e-procurement diterapkan di 9 provinsi.

Hal ini dalam rangka mewujudkan Good Governance yang menjadi tugas pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan persaingan/kompetensi yang sehat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa, mendukung proses monitoring dan pengawasan, serta memenuhi kebutuhan akses informasi secara real time.

Dalam perjalanannya e-procurement ini juga melakukan berbagai peningkatan dengan memperbaiki hardware dan meningkatkan bandwidth agar lebih cepat dan lebih mudah. Meningkatkan aspek security secara sistem maupun fisik, hal ini mengantisipasi hacker yang menyerang, dan selain itu juga dalam hal back up system, ungkap Danis.

Posted in News
In Archive
My Account